Perkuat Fungsi Pengawasan Terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Mabar Gelar Rapat Dalam Kantor

Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) melaksanakan Rapat Pengawasan Pendataan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan (DPTB) yang berlangsung di Kantor Bawaslu Mabar. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan staf sekretariat Bawaslu Mabar. Senin, (03/11/2025)

Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Mabar Maria M.S Seriang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang menjadi salah satu fokus utama Bawaslu Mabar di masa non-tahapan Pemilu.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Mabar menegaskan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap data pemilih. “Satu-satunya pengawasan yang kita lakukan di masa non-tahapan ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,”

Beliau juga menekankan pentingnya konsistensi dalam melaksanakan tugas pengawasan agar setiap pembaruan data pemilih benar-benar akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari langkah pengawasan aktif, Bawaslu Mabar akan melakukan uji petik hasil penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan metode random sampling. Kegiatan uji petik ini akan dilaksanakan setiap minggu, kecuali pada minggu keempat di akhir bulan.

Proporsi sampel dalam uji petik ditentukan sebagai berikut: 
•    Untuk wilayah dengan jumlah pemilih (DPT) kurang dari 900.000, jumlah sampel minimal adalah 10 Pemilih Memenuhi Syarat (MS) per minggu.
•    Uji petik juga akan dilakukan terhadap data hasil koordinasi, dengan rincian:
    Data Pemilih Baru: diambil 5 Pemilih sebagai sampel setiap minggu.
    Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): diambil 5 Pemilih sebagai sampel setiap minggu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Mabar berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan transparan, akurat, muktahir dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak pilih masyarakat tetap terjamin dalam setiap proses demokrasi di daerah ini.