Diskursus Hukum Edisi Empat Muhamad Hamka Kordiv HP2H Bawaslu Mabar Jadi Salah Satu Narasumber

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali menggelar kegiatan rutin mingguan Diskusi Khusus Hukum (Diskursus Hukum) periode ke empat dengan tema Perselisihan Hasil Pemilihan 2024 yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menghadirkan tiga Narasumber dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kabupaten Sikka. (Rabu, 01/10/2025)

Melalui diskusi ini, Muhamad Hamka Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan pengalaman penyusunan keterangan tertulis pada sengketa hasil Pemilihan 2024 dengan menggunakan 2 instrumen yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Penanganan Pelanggaran. Terkait laporan penanganan pelanggaran ada dua tindak pidana Pemilihan yang di proses sampai pada putusan pengadilan. Adapun catatan reflektif yang menjadi kendala sebagai bahan evaluasi selama proses ini yakni sumber daya pengawas Adhoc yang terbatas dan pengarsipan dokumen dari jajaran Adhoc yang belum tertata dengan baik. Pembekalan Pengawas TPS dengan waktu yang cukup singkat yakni satu bulan menjadi faktor kurang maksimalnya kesiapan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. 

Menanggapi pemaparan materi dari narasumber, Magdalena Yuanita Wake, SH.MH Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengapresiasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan Bawaslu Kabupaten Sikka yang telah menyampaikan keterangan tertulis dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan baik dan menjadi pengalaman yang berharga selama proses PHPU.

Kegiatan  ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengawas tentang teori, asas, dan kaidah penyusunan pendapat hukum dan strategi pemberian advokasi hukum yang komprehensif, lalu mengembangkan keterampilan pengawas dalam menyusun pendapat hukum dan strategi pemberian advokasi hukum.