Bawaslu NTT Tekankan Pentingnya Perencanaan Program Dan Anggaran dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Berkualitas

Komitmen mewujudkan tata kelola pemilu yang berkualitas dimulai dari perencanaan yang matang. Hal tersebut menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam Program Mingguan Penanganan Pelanggaran (Minggar) Edisi IX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa secara daring (9/6/2026).

Mengangkat tema “Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran dalam Pemilu/Pemilihan”, kegiatan tersebut menyoroti pentingnya penyusunan program dan anggaran sebagai fondasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Saat membuka diskusi, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Minalria Marpaung, menjelaskan bahwa tahapan perencanaan merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemilu yang telah dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara. Oleh karena itu, setiap program dan kebutuhan anggaran harus dirumuskan secara sistematis agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan optimal.

Menurut Melpi, kualitas perencanaan tidak hanya menentukan keberhasilan program, tetapi juga memengaruhi tingkat kepatuhan dan akuntabilitas lembaga. Ia menilai berbagai persoalan dapat muncul apabila penyusunan program dan anggaran dilakukan tanpa perhitungan yang matang.

“Potensi pelanggaran tidak selalu berawal dari penyalahgunaan anggaran. Kesalahan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas program, maupun menyusun kebutuhan anggaran juga dapat berdampak pada terjadinya pelanggaran administrasi dan tata kelola,” ujarnya.

Melpi juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses perencanaan. Pengelolaan anggaran yang baik, menurutnya, akan memudahkan proses pelaporan, memperkuat pertanggungjawaban, serta meminimalkan risiko temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Melalui diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya dilakukan ketika tahapan berlangsung, tetapi juga harus dimulai sejak proses perencanaan program dan penganggaran disusun.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu, menyoroti sejumlah tantangan yang kerap muncul dalam penyusunan program dan anggaran. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan program dengan ketersediaan anggaran, termasuk kekeliruan dalam memperkirakan biaya pelaksanaan kegiatan.

James menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang tidak disusun secara cermat dapat menghambat pelaksanaan program. Karena itu, setiap kebutuhan kegiatan harus dihitung secara realistis dan berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Perencanaan anggaran harus dilakukan secara tepat dan terukur agar seluruh kebutuhan program dapat terakomodasi dengan baik serta menghindari kekeliruan dalam estimasi biaya yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan,” katanya.

Selain aspek penganggaran, James menekankan pentingnya pengelolaan program yang terintegrasi. Menurutnya, berbagai kendala manajerial dapat muncul apabila perencanaan tidak memperhatikan keterkaitan antar kegiatan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program maupun ketidakefisienan pelaksanaan.

Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan program harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah kerja yang beragam. Faktor tingkat kerawanan, aksesibilitas, hingga kebutuhan khusus di daerah terpencil perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses perencanaan.

“Setiap kegiatan harus dirancang secara selaras dan saling mendukung. Selain menghindari duplikasi program, perencanaan juga harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Minggar Edisi IX menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji, sebagai narasumber utama. Berbagai perspektif dan pengalaman lapangan turut memperkaya jalannya diskusi melalui tanggapan yang disampaikan oleh Patje Jonsens B. Tari dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Sekti Handayani dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, serta Leonardus Lian Liwun dari Bawaslu Kota Kupang.

Para peserta juga berbagi pengalaman terkait penyusunan program dan pengelolaan anggaran di wilayah masing-masing, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan untuk memastikan program pengawasan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.