Bawaslu NTT Tekankan Pentingnya Perencanaan Program Dan Anggaran dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemilu Berkualitas

Komitmen mewujudkan tata kelola pemilu yang berkualitas dimulai dari perencanaan yang matang. Hal tersebut menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam Program Mingguan Penanganan Pelanggaran (Minggar) Edisi IX yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur secara daring pada Selasa (9/6/2026).

Mengangkat tema “Tahapan Perencanaan Program dan Anggaran dalam Pemilu/Pemilihan”, kegiatan tersebut menyoroti pentingnya penyusunan program dan anggaran sebagai fondasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Saat membuka diskusi, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Minalria Marpaung, menjelaskan bahwa tahapan perencanaan telah menjadi bagian dari proses penyelenggaraan pemilu yang dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara. Karena itu, setiap program dan kebutuhan anggaran harus dirumuskan secara sistematis agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan optimal.

Menurut Melpi, kualitas perencanaan tidak hanya menentukan keberhasilan program, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dan akuntabilitas lembaga. Ia menilai berbagai persoalan dapat muncul apabila penyusunan program dan anggaran dilakukan tanpa perhitungan yang matang.

Ia mengingatkan bahwa potensi pelanggaran tidak selalu berawal dari tindakan penyalahgunaan anggaran. Kesalahan dalam merumuskan kebijakan, menetapkan prioritas program, maupun menyusun kebutuhan anggaran juga dapat menimbulkan dampak yang berujung pada pelanggaran administrasi maupun tata kelola.

Selain itu, Melpi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses perencanaan. Pengelolaan anggaran yang baik akan memudahkan proses pelaporan, memperkuat pertanggungjawaban, serta meminimalkan risiko temuan saat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Melalui diskusi tersebut, peserta diajak memahami bahwa pengawasan pemilu yang efektif tidak hanya dilakukan pada saat tahapan berjalan, tetapi juga harus dimulai sejak proses perencanaan program dan penganggaran disusun.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, James Welem Ratu, menyoroti sejumlah tantangan yang kerap muncul dalam proses penyusunan program dan anggaran. Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diantisipasi sejak awal adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan program dengan ketersediaan anggaran, termasuk kesalahan dalam memperkirakan biaya pelaksanaan kegiatan.

James menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang tidak disusun secara cermat dapat berdampak pada terganggunya pelaksanaan program. Oleh karena itu, setiap kebutuhan kegiatan harus dihitung secara realistis dan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

“Perencanaan anggaran harus dilakukan secara tepat dan terukur agar seluruh kebutuhan program dapat terakomodasi dengan baik serta menghindari kekeliruan dalam estimasi biaya yang dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan,” katanya.

Selain aspek penganggaran, James juga menekankan pentingnya pengelolaan program yang terintegrasi. Ia mengingatkan bahwa berbagai kendala manajerial dapat muncul apabila perencanaan tidak memperhatikan keterkaitan antar kegiatan, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih program maupun ketidakefisienan pelaksanaan.

Menurutnya, penyusunan program juga harus mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah kerja yang beragam. Faktor tingkat kerawanan, aksesibilitas, hingga kebutuhan khusus di daerah terpencil perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses perencanaan.

“Setiap kegiatan harus dirancang secara selaras dan saling mendukung. Selain menghindari duplikasi program, perencanaan juga harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Minggar Edisi IX menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, Yusti Rambu Karadji, sebagai narasumber utama. Berbagai perspektif dan pengalaman lapangan turut memperkaya jalannya diskusi melalui tanggapan yang disampaikan oleh Patje Jonsens B. Tari dari Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Sekti Handayani dari Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Leonardus Lian Liwun dari Bawaslu Kota Kupang.

Para peserta juga berbagi pengalaman terkait penyusunan program dan pengelolaan anggaran di wilayah masing-masing, termasuk tantangan yang dihadapi serta strategi yang diterapkan untuk memastikan program pengawasan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel.