Bawaslu Manggarai Barat Nyatakan Siap Sukseskan Program P2P Bawaslu NTT

Labuan Bajo – Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat mengikuti Rapat Koordinasi dan Training of Fasilitator Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan secara virtual oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (13/5/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Koordinator Divisi HP2H, admin P2P, serta fasilitator P2P dari 22 kabupaten/kota di NTT.

Rapat dibuka oleh Koordinator Divisi P2H Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh Darwan. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman teknis pelaksanaan sekaligus membekali fasilitator yang akan mendampingi peserta P2P di masing-masing daerah.

“Rapat koordinasi ini menjadi ruang untuk memastikan seluruh fasilitator memahami teknis pelaksanaan kegiatan sekaligus mampu menjalankan perannya secara maksimal dalam mendampingi peserta P2P di kabupaten/kota,” ujar Amrunur.

Ia menjelaskan, kick off P2P tingkat Provinsi NTT akan dilaksanakan pada 19 Mei 2026, sementara pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota dimulai pada 20 Mei 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurutnya, peserta P2P tidak hanya hadir sebagai peserta kegiatan, tetapi juga diharapkan aktif dalam pengawasan demokrasi di daerah masing-masing.

Dalam sesi teknis, peserta membahas mekanisme pelaksanaan kegiatan dan peran fasilitator. Kegiatan P2P direncanakan berlangsung selama satu hari dengan durasi 120 menit di setiap sesi, termasuk penyampaian materi oleh narasumber dan fasilitator.

Amrunur menegaskan, fasilitator tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menciptakan suasana diskusi yang aktif dan partisipatif melalui metode dinamisasi dan ice breaking. Menurutnya, fasilitator yang baik harus mampu membangun komunikasi efektif, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta memberdayakan peserta agar berpikir kritis dalam mengawal pemilu yang jujur dan adil.

Pada saat yang sama, Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat, Muhamad Hamka, menyampaikan komitmennya untuk siap menjalankan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Bawaslu. Menurutnya, program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kesadaran politik masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan  pemilu. Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat sangat penting guna mewujudkan proses pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Menutup kegiatan, Amrunur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat dan meminta Kordiv maupun Kasubag Pengawasan kabupaten/kota bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah masing-masing. Ia berharap pelaksanaan P2P mampu menghadirkan kerja-kerja kreatif yang berdampak bagi penguatan pengawasan demokrasi di Nusa Tenggara Timur.