Bawaslu Manggarai Barat Gelar Rapat Penyusunan Program dan Anggaran, Dorong Inovasi Pengawasan di Masa Non-Tahapan

Labuan Bajo — Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggelar rapat penyusunan program dan anggaran pada Senin (23/04/2026) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengawasan pemilu, khususnya pada masa non-tahapan.

Rapat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan staf, dengan agenda utama pemaparan program kerja dari masing-masing divisi yang mengacu pada Pedoman Operasional Kegiatan (POK), serta pengajuan berbagai inovasi program yang mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.

Dalam forum tersebut, setiap divisi mempresentasikan rencana kerja yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program formal, tetapi juga menekankan pentingnya strategi pengawasan yang adaptif, responsif, dan kontekstual terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat, terutama pada periode non-tahapan pemilu.

Ketua Bawaslu Manggarai Barat dalam arahannya menegaskan bahwa inovasi menjadi kunci dalam memperkuat fungsi pengawasan. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak harus selalu terpaku pada format baku dalam POK, melainkan perlu dikembangkan melalui pendekatan kreatif yang tetap selaras dengan tugas dan fungsi kelembagaan.

“Berinovasi itu penting. Kita tidak harus selalu terpaku pada format baku dalam POK, tetapi bagaimana kita mampu menghadirkan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penguatan pengawasan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S), Frumensius Menti, menekankan pentingnya kemampuan seluruh jajaran dalam menerjemahkan bahasa teknis dalam POK ke dalam bentuk kegiatan pengawasan yang lebih konkret dan mudah dipahami oleh masyarakat.

“Saya berharap kita semua mampu menerjemahkan bahasa POK ke dalam kegiatan pengawasan yang nyata, sehingga pesan-pesan pengawasan dapat tersampaikan dengan baik dan dipahami oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari aspek administratif semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami, terlibat, dan berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan pemilu.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhamda Hamka, yang menegaskan bahwa pengawasan membutuhkan strategi yang inovatif dan fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

Menurutnya, pendekatan pengawasan yang kontekstual akan lebih efektif dalam menjangkau masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam menjaga kualitas demokrasi.

Melalui rapat ini, Bawaslu Manggarai Barat berharap seluruh jajaran dapat menyusun program dan anggaran yang tepat sasaran, inovatif, dan berdampak nyata. Dengan demikian, pengawasan pemilu di masa non-tahapan tetap berjalan optimal serta mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi yang berintegritas.