Antisipasi Potensi Sengketa Hasil Pemilihan 2024, Nato Harap Bawaslu Kabupaten/Kota Kapasitasi Diri dengan Baik

Waingapu, Bawaslu Mabar - Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nonato Da Purificacao Sarmento berharap Bawaslu Kabupaten/Kota se-NTT dapat mengantisipasi potensi sengketa hasil dalam Pemilihan 2024.

Hal itu dia sampaikan saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 yang berlangsung di Waingapu, Sumba Timur, Kamis (24/10/2024).

Nato membeberkan, dalam sengketa hasil Pemilu 2024, Bawaslu secara keseluruhan mendapat apresiasi dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan kualitas penyajian data saat pemberian keterangan tertulis.

“Harapan saya, tolong kapasitasi diri dengan baik, supaya sejarah kita yang bagus dalam kualitas penyajian data pada PHPU kemarin bisa berlanjut di Pemilihan ini,” ujarnya.

Menurutnya, untuk dapat menyajikan keterangan tertulis yang berkualitas, diperlukan persiapan yang matang, mulai dari pengumpulan data dan informasi yang diperlukan hingga penyusunan narasi keterangan tertulis itu sendiri.

“Untuk itu, semua dokumen pencegahan dan hasil pengawasan wajib diarsipkan dengan baik,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu NTT, Magdalena Yuanita Wake menerangkan, kegiatan evaluasi PHPU ini sekaligus menjadi ajang pra kondisi kesiapan Bawaslu Kabupaten/Kota menghadapi potensi sengketa hasil atau PHP dalam Pemilihan 2024.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu NTT ini mengungkapkan, selain koodinator divisi hukum, pihaknya sengaja mengundang ketua dan kepala atau koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dalam kegiatan ini agar mendapatkan perspektif yang sama soal penanganan PHP.

Dia menjelaskan, kehadiran para ketua berkaitan dengan konsolidasi data hasil pengawasan antar divisi, sementara kepala atau koordinator sekretariat terkait dukungan anggaran dan administrasi.

Ditegaskannya, pekerjaan terakhir dari keseluruhan rangkaian pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan adalah sengketa hasil yang secara tupoksi kelembagaan menjadi domainnya divisi hukum. 

Kendati pun demikian, Nita berharap semangat kolektif kolegial tetap dikedepankan dalam mengeksekusi pekerjaan terakhir ini. 

“Kami minta teman-teman dari divisi lain dan juga sekretariat memberikan dukungan penuh kepada divisi hukum,” ucapnya.

Diketahui, pada evaluasi PHPU 2024 yang berlangsung dari tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober ini, selain membahas permasalahan dalam penanganan PHPU kali lalu, juga diisi dengan penguatan kapasitas oleh narasumber dari Mahkamah Konstitusi.